KETIKA DEFINISI MENGALAHKAN EMPATI: KOMNAS PEREMPUAN DAN LOGIKA YANG TERLALU DINGIN

Kritik Sosial 27 Jun 2026 18:18 • 2 min read • 114 views • By Redaksi

"Saat Korban Menjerit, Lembaga Sibuk Menghitung Definisi"

Bandung — Ketika seorang perempuan disekap, disiksa secara berulang, hingga mengalami dampak serius bahkan disabilitas, publik berharap satu hal sederhana: keberpihakan. Namun yang muncul justru pernyataan dingin, teknokratis, dan nyaris tak berdenyut empati dari Komnas Perempuan.

Alih-alih berdiri tegas di sisi korban, Komnas Perempuan justru terjebak dalam labirin definisi. Mereka mengatakan kasus ini "belum masuk kategori penyiksaan" menurut Konvensi Anti-Penyiksaan PBB. Sebuah pernyataan yang secara hukum mungkin sah, tapi secara moral terasa gagal total.

Pertanyaannya sederhana

Sejak kapan penderitaan manusia harus menunggu pengakuan formal agar dianggap sebagai penyiksaan?

Logika seperti ini berbahaya. Ia menciptakan jarak antara realitas korban dengan bahasa hukum yang kaku. Seolah-olah luka, trauma, dan penderitaan harus memenuhi checklist internasional terlebih dahulu sebelum diakui sebagai sesuatu yang serius.

Padahal fakta yang diungkap sendiri oleh Komnas Perempuan justru mengerikan:

penganiayaan berat, berulang, terencana, dan berdampak serius.

Jika itu belum cukup untuk disebut "penyiksaan", maka definisi itu sendiri patut dipertanyakan bukan malah dijadikan tameng.

Lebih ironis lagi, Komnas Perempuan membuka kemungkinan bahwa kasus ini bisa dikategorikan sebagai penyiksaan jika ada pembiaran negara. Artinya, penderitaan korban belum dianggap "cukup berat" sampai negara ikut gagal?

Ini bukan sekadar masalah terminologi. Ini soal keberanian moral.

Lembaga seperti Komnas Perempuan seharusnya menjadi benteng terakhir bagi korban, bukan justru penjaga gerbang definisi yang membatasi pengakuan atas penderitaan.

Publik tidak butuh lembaga yang sekadar "menilai".

Publik butuh lembaga yang berpihak.

Jika empati kalah oleh prosedur, maka yang mati bukan hanya rasa keadilan

tapi juga kepercayaan publik.

Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan getir:

Untuk siapa sebenarnya lembaga ini berdiri?