MBG: ANTARA NARASI MULIA DAN POTENSI BENCANA TERSTRUKTUR

Lombok Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dikemas dengan bahasa yang terdengar suci: "efisiensi", "perlindungan sosial", dan “penggerak ekonomi rakyat.” Namun di balik retorika yang terdengar luhur itu, publik patut bertanya dengan nada lebih tajam: benarkah ini solusi, atau sekadar merekayasa narasi untuk menutupi potensi kegagalan kebijakan?

Wakil Ketua DPRD, M. Waes al Qarni, menyebut kritik sebagai kekeliruan yang fatal. Tapi justru di situlah masalahnya: ketika kritik dianggap salah sejak awal, maka transparansi telah mati bahkan sebelum program ini diuji.

EFISIENSI ATAU AKROBAT ANGGARAN?

Mengklaim bahwa MBG berasal dari "efisiensi besar-besaran" bukan berarti ia bebas dari kritik.

Efisiensi dari mana? Pos mana yang dipangkas? Siapa yang dikorbankan?

Jika anggaran dipindahkan dari sektor yang sama pentingnya dengan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur maka ini bukan efisiensi, melainkan transfer beban yang disamarkan.

Lebih berbahaya lagi, publik hanya mengungkapkan hasil akhir, tanpa pernah diajak melihat prosesnya. Ini bukan transparansi dalam manajemen persepsi.

MESIN EKONOMI ATAU LADANG PROYEK?

Narasi bahwa MBG akan menyerap tenaga kerja lokal memang terdengar manis. Tapi kenyataan di lapangan sering kali lebih pahit

Siapa penyedia bahan pangan?

Siapa kontraktor distribusi?

Apakah UMKM lokal benar-benar dilibatkan, atau hanya jadi pelengkap formalitas?

Tanpa sistem pengawasan ketat, program ini berpotensi berubah menjadi ladang proyek baru di mana yang kenyang bukan siswa, tapi sesuai anggaran pemain.

KONSTITUSI JANGAN DIJADIKAN TAMENG

Membawa Pasal 33 dan 34 UUD 1945 untuk membela MBG adalah langkah politik yang problematis.

Konstitusi memang menjamin kesejahteraan rakyat, namun tidak pernah membenarkan pemborosan, ketidakjelasan, atau potensi korupsi.

Menolak MBG bukan berarti menolak kesejahteraan.

Justru sebaliknya itu bisa jadi bentuk kewaspadaan terhadap program yang rawan disalahgunakan.

KORUPSI: ANCAMAN NYATA, BUKAN HIPOTESIS

Peringatan soal potensi korupsi bukan tudingan pembohong itu refleksi dari pengalaman panjang negeri ini.

Program berbasis distribusi barang dan makanan adalah salah satu yang paling rentan

Harga bahan pangan

Pengurangan kualitas makanan

Distribusi fiktif

Permainan tender

Kalimat "jangan asal tuding korupsi" terdengar defensif, seolah-olah publik diminta diam sebelum kebocoran terjadi.

Padahal dalam negara demokrasi, ketahanan pangan publik adalah mekanisme kontrol, bukan ancaman.

RISIKO TERBESAR: UPACARA TANPA DAMPAK

Tanpa pengawasan independen yang benar-benar kuat, MBG berpotensi menjadi

Program seremonial penuh dokumentasi

Anggaran besar dengan dampak minimal

Proyek populis yang cepat dilupakan

Audit berkala bukan sekadar formalitas. Jika tidak dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, maka itu hanya akan menjadi ritual administratif tanpa makna.

KESIMPULAN KACAMATA KRITIS

MBG bisa saja menjadi program mulia tapi sejarah mengajarkan, niat baik sering kalah oleh tata kelola yang buruk.

Yang perlu dibicarakan bukan hanya pelaksana di lapangan, tapi juga

desain kebijakan

aliran anggaran

aktor-aktor di balik layar

Karena dalam banyak kasus di negeri ini, yang tampak sebagai bantuan untuk rakyat, justru berubah menjadi bancakan bagi elit.