JALAN RUSAK SEPIT–BATU PUTIK: BUKTI NYATA PEMERINTAH LEBIH PANDAI BERJANJI DARIPADA BEKERJA

Kritik Kebijakan 10 Jul 2026 00:39 2 min read 264 views By Redaksi
JALAN RUSAK SEPIT–BATU PUTIK: BUKTI NYATA PEMERINTAH LEBIH PANDAI BERJANJI DARIPADA BEKERJA
Dari Lapangan, Bukan dari Narasi Kekuasaan.

Lombok Timur -- Ada satu fakta pahit yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi:

jalan rusak di Desa Sepit menuju Desa Batu Putik bukan sekadar kelalaian ini adalah kegagalan yang dipelihara.

 

Bertahun-tahun masyarakat berteriak.

Bertahun-tahun aspirasi dikirim.

Bertahun-tahun harapan digantung.

 

Dan hasilnya?

Nol.

 

Kalau pun ada "perbaikan", itu hanya sandiwara pendek: tambal sebentar, rusak lagi, lalu hilang tanpa jejak tanggung jawab.

 

Lebih menyakitkan lagi, respons pemerintah bukan solusi

melainkan penghinaan terang-terangan terhadap rakyat

jalan ditambal dengan tanah becek.

 

Ini bukan ketidaktahuan teknis.

Ini bukan kekurangan anggaran.

Ini adalah bentuk paling telanjang dari ketidakseriusan.

 

Pertanyaannya sekarang bukan lagi "kenapa belum diperbaiki?"

Tapi berubah menjadi

siapa yang sengaja membiarkan ini terus terjadi?

 

Karena dalam logika sederhana,

jalan rusak selama bertahun-tahun hanya mungkin terjadi jika:

 

1. Tidak ada niat memperbaiki

2. Atau ada kepentingan untuk membiarkannya rusak

 

Dan keduanya sama-sama mengerikan.

 

Di sisi lain, publik terus disuguhi cerita sukses: jalan mulus di sana-sini, pembangunan merata, bahkan dijadikan bahan kampanye kekuasaan.

 

Tapi di Sepit dan Batu Putik?

Rakyat disuruh percaya pada pembangunan yang bahkan tidak pernah mereka rasakan.

 

Ini bukan lagi soal infrastruktur.

Ini soal kejujuran.

 

Karena setiap lubang di jalan itu adalah:

 

1. Lubang dalam perencanaan

2. Lubang dalam pengawasan

3. Dan lubang dalam integritas

 

Jika pola ini terus dibiarkan, maka yang sedang terjadi bukan pembangunan

melainkan perputaran proyek tanpa hasil yang sengaja dipelihara.

 

Dan jika itu benar, maka ini bukan lagi kelalaian administratif

ini sudah masuk wilayah pengkhianatan terhadap kepentingan publik.

 

Kami tidak butuh klarifikasi.

Kami tidak butuh narasi.

 

Yang kami butuhkan hanya satu:

jalan yang layak dilalui manusia, bukan kendaraan penderitaan.

 

Dan untuk para pemegang kekuasaan di Lombok Timur

jangan lagi bicara soal keberhasilan sebelum berani menyelesaikan kegagalan yang paling nyata di depan mata.

 

Karena jika jalan ini terus dibiarkan,

maka yang sebenarnya sedang run

tuh bukan aspalnya

melainkan legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Recent Articles