BANGUN SEKOLAH, BERUJUNG JADI DAPUR PRIBADI?

Ini bukan sekadar dugaan bahwa ini menyimpulkan keras bagi akal sehat masyarakat.

Bagaimana mungkin bangunan yang lahir dari uang rakyat, yang seharusnya menjadi ruang belajar anak-anak, malah diduga dialihfungsikan menjadi dapur pribadi? Ini bukan hanya soal pelanggaran administratif ini soal pelanggaran terhadap masa depan pendidikan.

Dana APBD bukan warisan keluarga. Fasilitas pendidikan bukan aset pribadi. Ketika ruang kelas berubah menjadi ruang produksi, yang dikorbankan bukan sekedar fungsi bangunan tapi hak anak-anak untuk belajar dengan layak.

Lebih memprihatinkan lagi, pihak yang paling bertanggung jawab justru tidak hadir saat dimintai klarifikasi. Ini bukan hanya soal absen fisik ini bentuk nyata dari absen moral dan tanggung jawab publik.

Jika benar terjadi, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini adalah bentuk perampasan hak publik yang dibungkus dalam dalih program. Program sebesar apa pun tidak boleh menjadi alasan untuk menginjakkan kaki di aturan dan etika.

Forum Pemuda Lombok Timur sudah bersuara. Sekarang pertanyaannya: apakah negara akan tegas, atau justru diam dan membiarkan praktik semacam ini menjadi kebiasaan?

Karena kalau hari ini sekolah bisa berubah jadi dapur, besoknya tidak mungkin fasilitas umum lainnya berubah jadi milik pribadi dan kita hanya jadi penonton di negeri sendiri.

Ini bukan hanya kasus. Ini alarmnya keras.